propertyindonesia Ibukota Indonesia – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji membantu langkah Pertamina untuk tak meningkatkan nilai BBM umum atau non-subsidi, bagaimanapun juga biaya di area stasiun pengisian substansi bakar umum (SPBU) kompetitor lain sudah ada naik.
“Saya pikir ini adalah biaya yang dimaksud fair. Nanti kalau nilai pembeliannya memang sebenarnya sudah ada naik, baru nilai tukar jualnya juga mampu dinaikkan,” kata Sarmuji melalui arahan singkat WhatsApp dalam Jakarta, Minggu.
Meski harga jual BBM dalam SPBU pesaing sudah naik, Sarmuji berpendapat bahwa langkah Pertamina untuk mempertahankan nilai tukar ketika ini dianggap sebagai langkah yang dimaksud adil
Menurutnya Pertamina pasti telah menghitung secara kegiatan bisnis sehingga tiada meningkatkan nilai tukar BBM walau pada sedang tren kenaikan tarif minyak mentah dunia serta juga kurs per Februari 2024.
“Barangkali stok Pertamina yang mana ada sekarang dibeli dengan nilai tukar masih sesuai dengan tarif tanpa ada kenaikan,” ucap Sarmuji.
Selain itu, Sarmuji juga menilai bahwa kebijakan yang disebutkan bukan akan memberikan dampak negatif pada sikap keuangan perusahaan selama stok BBM diperoleh dengan nilai tukar yang dimaksud masih konsisten tanpa adanya kenaikan. Dengan demikian, kebijakan yang dimaksud dapat meminimalkan prospek kerugian laba bagi Pertamina.
“Kalau masih sesuai dengan harga jual beli nggak ada kesulitan serta tiada akan berpengaruh terhadap merugikan laba Pertamina,” kata Sarmuji.
Senada dengan Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan bahwa Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tersebut menjadi kebanggaan Indonesia, memiliki tanggung jawab sosial untuk mempertimbangkan kondisi masyarakat.
Apalagi, lanjut Andre, pada kondisi dunia usaha global juga tantangan seperti fenomena alam El Nino juga gagal panen sehingga tindakan Pertamina untuk menunda kenaikan nilai tukar BBM, menurutnya hal yang dimaksud tepat.
“Pak Presiden Jokowi melalui pemerintah juga mengguyurkan bansos, menurut saya tentu tidaklah ada salahnya Pertamina menahan dulu rencana kenaikan BBM demi untuk meringankan beban masyarakat,” ucap Andre.
Andre menuturkan, BUMN selain miliki tanggung jawab untuk mencapai keuntungan juga memberikan deviden, juga memiliki peran yang mana signifikan di mengupayakan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi tidak ada ada salahnya dikarenakan kan Pertamina ini BUMN; BUMN itu bukanlah semata-mata cari untung kan, tidak semata-mata setor deviden tapi BUMN itu fungsinya juga untuk melayani masyarakat, membantu masyarakat, itu yang digunakan dilaksanakan Pertamina ketika ini,” kata Andre.
Di berada dalam tren kenaikan nilai minyak mentah dunia dan juga juga kurs per Februari 2024, PT Pertamina (Persero) melakukan konfirmasi bahwa harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) seluruh Jenis BBM Umum atau Non Subsidi tidak ada mengalami kenaikan.
Berdasarkan ketentuan Kepmen ESDM No.245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai pembaharuan melawan Kepmen No 62/K/12/MEM/2020 tentang Formulasi Harga JBU atau BBM Non Subsidi, per 1 Februari 2024 operator hilir Migas telah lama melakukan penyesuaian nilai BBM pada SPBU. Namun, khusus tarif BBM di dalam SPBU Pertamina tidaklah mengalami kenaikan atau masih serupa dengan periode Januari 2024.
Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan bahwa eksekutif mengupayakan tindakan Pertamina untuk tidak ada meninggal tarif BBM Non Subsidi, meskipun tarif di tempat SPBU kompetitor lain sudah ada naik.
“Keputusan Pertamina tiada meninggal tarif BBM tentu baik untuk menjaga stabilitas serta juga daya beli masyarakat. Disinilah peran BUMN untuk masyarakat. Pertamina juga sudah ada melakukan efisiensi di proses bisnisnya sehingga dapat menghasilkan kembali BBM dengan nilai tukar terbaik,” ujar Menteri BUMN.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati menjelaskan Pertamina serius menjalankan efisiensi dengan digitalisasi yang digunakan terintegrasi pada semua proses usaha dari hulu ke hilir yang berdampak pada efisiensi biaya produksi sehingga bisa jadi memberikan biaya terbaik untuk masyarakat.
Tags: BBM, DPR RI, Legislatif, PERTAMINA